Armadillo Accounting

Software Akuntansi Dagang dan Simpan Pinjam
untuk Koperasi dan UMKM dikembangkan oleh :


Radian Multi Prima

Radian Multi Prima, CV
Pandanwangi Royalpark F-55
Malang - Jawa Timur - Indonesia

Marketing :
(0341) 2992180
Faximile :
(0341) 2996869
Customer Support :
(0341) 2996236 / 0889 9290 5902
E-Mail :
marketing@radiansystem.com
Mobile (SMS) :
0821 3909 1992 0857 0808 2299


Jika ingin mengetahui lebih dekat tentang product kami,
Berikut Daftar Reseller dimana Anda dapat memilih lokasi yang dekat dengan Anda.
Atau anda dapat langsung mengirim pesan kepada kami


Klik di sini untuk kembali ke halaman awal.

Armadillo Accounting






 

 

Pembatalan UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi

Posted: 02.07.2014

 

Setelah menunggu keputusan lebih dari satu tahun, Pengujian Perkara No. 28/PUU-XI/2013 tentang Bentuk Usaha, Kepengurusan serta Modal Penyertaan Koperasi akhirnya diputuskan dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014. Pihak MK mengabulkan permohonan pihak pemohon seluruhnya dan menyatakan UU No.17/2012 telah bertentangan dengan UUD 1945

 

 

MK menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hakim menyatakan filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Permohonan ini diajukan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia.

 

Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi.  

 

Misalnya, definisi koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai ”badan hukum” dan/atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi. Membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi. Hal itu bentuk pengerusakan kemandirian koperasi. Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945.

 

Prinsip Koperasi haruslah menjunjung kedaulatan anggota sebagai stakeholder utamanya. Namun, UU Koperasi No 17 Tahun 2012, perannya digantikan dengan otoritas badan pengawas sebagai pihak perwakilan modal (investor). Ini disebut-sebut sebagai upaya menciptakan korporatisasi koperasi dalam tubuh gerakan Koperasi di Indonesia kedepan

 

Oleh karena itu, gerakan koperasi tetap konsisten terhadap UU Koperasi yang lama yaitu UU No.25/1992 hingga terbitnya peraturan yang baru.

 

Download Putusan Mahkamah Konstitusi Pencabutan Undang-Undang Koperasi No.17/2012

 

[dari berbagai sumber]